Gajah Mada Vs Gaj Ahmada

Beberapa hari terakhir netizen di media sosial ramai memperbincangkan nama asli Patih Kerajaan Majapahit yang selama ini di kenal dengan Gajah Mada menjadi Gaj Ahmada.

Selain itu, terjadi pula perdebatan di media sosial bahwa Kerajaan Majapahit adalah kesultanan dan Gaj Ahmada beragama Islam.

Dari informasi yang viral di media sosial disebut bahwa kesultanan Majapahit berasal dari penelitian yang kemudian dijadikan buku dengan judul "Kesultanan Majapahit: Fakta Sejarah yang Tersembunyi". Buku tersebut diterbitkan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta.

Mahapatih Majapahit Gajah Mada disebut-sebut memiliki nama asli Gaj Ahmada dan beragama Islam. Frasa Gaj Ahmada pun sempat viral di media sosial Twitter. Seperti apa kebenarannya?

detikcom menelusuri sumber informasi viral Gaj Ahmada itu pada Sabtu (17/6/2017). Informasi yang viral itu menyebutkan bahwa Majapahit merupakan sebuah kerajaan Islam.

Setidaknya ada 6 poin yang menjadi dasar informasi itu, yakni penemuan koin Majapahit bertuliskan syahadat, nisan Sunan Maulana Malik Ibrahim yang menyebutkan bahwa dirinya merupakan Qadhi (hakim agama Islam) Kerajaan Majapahit, lambang Majapahit berupa matahari dengan tulisan Arab, Raden Wijaya adalah seorang muslim, nama Gajah Mada disebut sebagai Gaj Ahmada atau Syaikh Mada, dan dikaitkan pula dengan eksodus besar-besaran warga muslim Baghdad ke Nusantara setelah diserang tentara Mongol pada tahun 1293.

Poin-poin tersebut ini tentu berbeda dengan sejarah umum yang menyebut Majapahit adalah kerajaan Hindu, begitu juga dengan agama yang dianut Gajah Mada.

Informasi yang viral itu menyebut bahwa penelitian soal Gaj Ahmada dilakukan Lembaga Hikmah dan Kajian Publik Pengurus Daerah (LHKP PD) Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Benarkah?

Di aplikasi ini telah berisi Sejarah dari kedua versi tersebut, juga alat ukur Voting. SIlahkan Pelajari, Analisa, Dan Voting ... manakah yang Valid ?

Fitur :

1. Sejarah Gajah Mada

2. Sejarah Gaj Ahamada

3. Voting