JDIH Kementerian PANRB

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumentasi dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Hukum Nasional merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pembanguanan hukum nasioanal dan pelayanan informasi hukum kepada publik. Selain itu tujuan dari adanya JDIH sendiri merupakan instrumen untuk menciptakan keseragaman pengelolaan bahan dokumentasi, mempercepat penemuan kembali bahan dokumentasi, dan meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum.

Dalam rangka pembangunan dan pengembangan JDIH Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bagian Hukum telah melakukan pengelolaan JDIH dengan mengembangkan domain dengan alamat website www.jdih.menpan.go.id sejak tahun 2016. Pada tahun 2019 jdih.menpan.go.id juga sudah terintegrasi dengan portal website JDIHN (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional) dengan alamat website http://jdihn.go.id/ sehingga kumpulan produk hukum yang ada di website jdih.menpan.go.id sudah dapat diakses pada website http://jdihn.go.id/ yang dikelola oleh BPHN.

JDIH Kementerian PANRB terus melakukan pengembangan dengan mengintegrasikan pada layanan E-Office yaitu SimPAN (Sistem Informasi Mobile PAN) yang dimiliki oleh Kementerian PANRB dan sekarang terus dikembangkan dengan membuat suatu aplikasi JDIH Kementerian PANRB pada playstore dengan harapan dapat memberikan pelayanan penyebarluasan produk hukum pada stakeholder secara luas. Sehingga besar harapan kami untuk memberikan pelayanan penyebarluasan produk hukum hukum yang mudah, cepat dan akurat kepada stakeholders dan seluruh ASN/PNS serta masyarakat luas.

Bagian Hukum

Kementerian PANRB