Legal Aid

Sistem Pelaporan Bantuan Hukum Terpadu dikembangkan oleh Kementerian Hukum, Kehakiman dan Urusan Parlemen, Pemerintah Nepal, dengan dukungan teknis dari UNDP. Mempertimbangkan pelaksanaan Kebijakan Bantuan Hukum Terpadu. Kebijakan tersebut diadopsi oleh Pemerintah Nepal pada tahun 2020 untuk mengintegrasikan semua jenis penyediaan layanan bantuan hukum, meningkatkan kualitas dan standar penyediaan layanan bantuan hukum secara holistik.

Dengan mengintegrasikan berbagai penyedia layanan bantuan hukum, aplikasi sistem pelaporan bantuan hukum yang terintegrasi membantu masyarakat mendapatkan akses ke layanan peradilan melalui pendaftaran kasus mandiri dan manajemen kasus. Dengan penyediaan data dan informasi yang relevan, akurat, dan terkini di semua tingkatan, sistem ini mendukung peningkatan proses pengambilan keputusan, menyediakan laporan penyedia layanan bantuan hukum dengan tingkat yang lebih baik, dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Hanya warga negara Nepal dan penyedia layanan yang terdaftar di Nepal yang dicakup oleh aplikasi ini.