ESDM Provinsi NTT

Kebijakan pemerintah daearah NTT

Guna mewujudkan kebijakan pemerintah daerah sesuai RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mempedomani rencana pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang termuat dalam RTRW Provinsi NTT. Sejalan dengan itu, guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTT, dirumuskan Kebijakan dan Strategi pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral , sebagai berikut :

Kebijakan

Penyusunan perangkat aturan pelaksanaan dan aturan teknis dalam pengelolaan potensi sumber daya geologi dan air tanah;

Penyusunan dan pemetaan zonasi konservasi Wilayah CAT dan dokumen rencana pengelolaan air tanah;

Ketersediann Energi untuk kebutuhan daerah;

Prioritas pengembangan energi daerah;

Pemanfaatan sumber daya energi;

Penyediaan data dan informasi potensi sumber daya mineral;

Peningkatan ketrampilan teknis usaha pertambangan minerba pelaku usaha pertambangan dan masyarakat;

Pembinaan dan pengawasan pemegang IUP MInerba secara berkala;

Fasilitasi pengembangan jaringan tegangan rendah;

Pemasangan sumbangan rumah;

Fasilitasi izin operasi (IO) ijin usaha penyediaan tenaga listrik (UPTL) dan ijin usaha jasa penunjang tenagalistrik (IUJPTL) serta sertifikasi laik operasi (SLO).

Strategi

Menurunkan angka pertambangan tanpa ijin/PETI;

Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat yang mengelola usaha pertambangan minerba;

masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam mineral yang baik;

Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam mineral yang baik;

Penyiapan diklat , workshop untuk meningkatkan ketrampilan teknis dalam usaha pertambangan minerba;

Optimalisasi penerimaan Negara dan daerah dari usaha pertambangan minerba;

Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan minerba terhadap pemegang IUP;

Menyiapkan data dan Informasi potensi SDA Mineral yang baik;

Upaya peningkatan nilai jual usaha pertambangan minerba;

Penyediaan Perangkat aturan pelaksanaan dan aturan teknis dalam pengelolaan potensi sumber daya geologi dan air tanah;

Pendidikan dan pelatihan /bimbingan teknis kepada aparatur pengelola sumber daya geologi dan air tanah;

Pemutahiran data dan informasi potensi pengelolaan sumber daya geologi dan air tanah;

Pembuatan Dokumen zona konservasi pada 38 wilayah cekungan air tanah;

Pembangunan unit sumur pantau dan sumur serapan;

Pembangunan sumur bor pada daerah krisis air bersih, destinasi wilayah dan pertanian rakyat;

Pembuatan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin di bidang air tanah;

Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pengelolaan sumber daya air tanah;

Melakukan perencanaan, penelitian,pengelolaan, pengawasan dan pengendalian infrastruktur ketenagalistrikan;

Pengembangan prasarana dan sarana ketenagalistrikan;

Melakukan perencanaan, pemelitian, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya perusahaan;

Meningkatkan kapasitas SDM bidang ketegalistrikan;

Meningkatkan explorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti EBT;

Meningkatkan produksi energi dan sumber daya energi dalam negeri dan/atau dari sumber luar negeri;

Meningkatkan keandalan sistem produksi penyimpanan dan distribusi energy;

Memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan dan daya tampung ketersediaan sumber energi;

Pemanfaatan lahan yang memiliki nilai ketahanan nasional dan atau nilai strategis yang lebih tinggi jika terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam penenyediaan energi;

Pengembangan EBT panas bumi untuk mendukung pembangunan smelter dan infrastuktur lainnya;

Pengembangan EBT Mikro/mini hidro untuk menjamin ketersediann energi di pedesaan;

Pengembangan EBT surya untuk penyediaan enegi bagi masyarakat di pedesaan fasilitas umum dan pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu;

Pengembangan EBT angin untuk menjamin ketersediaan energi di daerah pesisir dalam pedesaan;

Pengembangan EBT Bio energi untuk listrik rumah tangga;

Pengembangan EBT arus laut.