JDIH JABAR

Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat mudah dan cepat.